JENIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

14 views

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

  1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang ersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
  2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
  3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan[1].

IMPLIKASI_KEBIJAKAN

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

  1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
  2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suau hal tetapi juga keputusan –keputusan besrta pelaksananya
  3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah
  4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tatapi tidak untuk[1] mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah
  5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang tarakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainya.
BACA JUGA  PENGERTIAN IKLIM DEMOKRASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IKLIM DEMOKRASI

[1] Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses dan Studi Kasus (edisi dan revisi terbaru). Yokyakarta: Media Press, hal. 20-21

 

 

[1] Abidin, Said Z.2004. Kebijakan Publik. Jakarta :Yayasan Pancur siwah, hal. 30-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.