PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL

1,138 views
PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL
Pemakain alkohol dalam jumlah cukup akan mengakibatkan mabuk. Akibat mabuk tersebut seringkali akan menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seorang yang sedang mabuk.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan  minuman keras diatur dalam pasal 300. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :
1)    Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seorang yang telah kelihatan mabuk.
2)   Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3)  Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.
Pasal 492.
(1)      Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketetiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
Pasal 536.
(1)      Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
Pasal 539.
Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL
Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Bab VI kegiatan yang dilarang adalah :
Pasal 27
1)   Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
2)        Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
Pasal 28
Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
Pasal 29
Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.
Pasal 30
Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
Pasal 31
Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :
a)     Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.
b)        Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.
c)       Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
Pasal 32
Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL
Dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung Bab V pasal 15 tentang larangan bahwa :
1)        Setiap orang dilarang :
a.         Memproduksi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Tulungagung.
b.        Meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
c.         Mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
d.    Membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
e.         Menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :
1)     Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.
2)        Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter; dan,
3)        selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
2)        Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
3)   Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
4)     Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
5)        Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar.
6)      IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL
Selanjutnya dalam Bab IX ketentuan pidana pasal 36.
1)        Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BACA JUGA  PENGERTIAN, HUKUM, SEJARAH, RUKUN SYARAT, TUJUAN, KEGUANAAN, MANFAAT DAN RESIKO WAKAF TUNAI

2)  Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *