PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM (YURIDIS) PENDIDIKAN ANAK PRASEKOLAH

1,152 views
PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM (YURIDIS) PENDIDIKAN ANAK PRASEKOLAH
Jadi dapat mengerti mengenai pendidikan anak prasekolah itu sebagai Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.[1]
Dalam UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat ( 2 ) menyebutkan Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan keterampilan yang melandasi pendidikan dasr serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup”[2]
Dari landasan teori yang telah dikemukakan diatas jelas, bahwa dengan adanya pendidikan prasekolah berarti ikut mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan keterampilan anak I usia yaitu umur 3-6 tahun, juga membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.
Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”[3].
 Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Dalam UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa ”Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa ”(1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BACA JUGA  KRITIK DAN ANALISIS

[2] Soemarti Patmonodewo, hlm 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *