PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT

903 views

PENGERTIAN KOPERASI

PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT
Menurut UU No. 25 tahun 92 tentang perkoperasian, dalam bab I, pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa yang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.[1]
Disebutkan pula pengertian koperasi adalah koperasi sebagai sebuah istilah yang diserap kedalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Cooperation” (Inggris). Secara sistematik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan kata syirkah dalam bahasa arab.
Syikah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal sangat terpuji dalam Islam. Secara terminologi koperasi didefinisikan oleh Roy Eweel Paul (1981) sebagai:
An association for the porpuse of joint trading, originating among the weak and conducted always in an unselfish spirit on such terms that all who are prepared in propotion to the degree in which they make use of their association.
Inti pandangan paul diatas bahwa koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang dengan tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.[2]
Di samping lembaga koperasi yang telah dikenal, saat ini juga berkembang lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan system ekonomi syariah Islam. Badan hokum BMT dapat berupa koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp 40 juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaanya koperasi yang baik (“thayyiban”) dianalisi dari segi ibadah, amalan shalihan para Pengurus yang telah mengelola BMT secara syariah[3].
TUJUAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/ BMT
PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT
Tujuan Pendirian koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Secara konseptual, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan unutk ikut serta memecahkan persoalan ekonomi masyarakat.[4]
Tujuan dari pendirian BMT, secara umum memeiliki kesamaan dengan pendirian bank, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Namun demikian, karena perbedaan jangkauan pemasaranya (segmentasi pasarnya), maka tujuan pendirian BMT (Koperasi)  memiliki spesifikasi tersendiri. Tujuan ini lebih dekat dengan tujuan pendirian BPR Syariah, meliputi:
1.      Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang umumnya berada di daerah pedesaan.
2.      Menambah lapangan kerja terutama di daerah kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi
3.      Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.[5]
PERANAN KOPERASI DI NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG
PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT
Dibandingkan dengan tipe oraganisasi lain, pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom telah diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1.        Organisasi koperasi relative terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial/ ekonomis dari kerja sama bagi kemanfaatkan anggotanya. organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak ekonomis, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi para anggota.
2.        Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkan atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang diperoleh di pasar umum atau yang disediakan Negara.
3.        Struktur dasar tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel unutk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomis tertentu. Sesuai dengan kebutuhan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya diberbagai sektor ekonomi, cabang usaha dan daerah berbagai tingkat pembangunan.
4.        Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya “lemah”, dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/ sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomi.[6]
BACA JUGA  FUNGSI PEMBIAYAAN



[1]Fitri NurHartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah…, hal. 12
[2]Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah (Jogyakarta, Graha Ilmu, 2007) Hal 93
[3]Ibid., hal. 13
[4]Ibid., hal. 12
[5]Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur…, hal. 33
[6]Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi ,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 106 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *