PENGERTIAN, DASAR HUKUM WAKAF, PEMBAGIAN HARTA WAKAF, DAN WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1,159 views

PENGERTIAN WAKAF

PENGERTIAN, DASAR HUKUM WAKAF, PEMBAGIAN HARTA WAKAF, DAN WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Wakaf adalah bahasa serapan dalam bahasa Indonesia yang di ambil dari bahasa Arab waqf. Kata waqf sendiri adalah bentukan dari kata وقف-يقف-وقفا (waqofa-yaqifu-waqfan) berarti al-habsuyang di terjemahkan dengan  menahan.[1]
Sementara itu pengertian wakaf secara terminologis menurut pandangan ulama’ 4 (empat) madzhab sebagaimana di jelaskan oleh para sarjana muslim sebagai berikut:
1)    Ibnu Hajar al-Haitamy, salah satu ulama’ dari madzhab syafi’iyah:
حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاح
Artinya:
Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya (dengan tidak mengurangi wujudnya) dan memutuskan pengambilan manfaat pribadi bagi pemiliknya demi untuk menyalurkan manfaatnya pada hal yang diperbolehkan oleh syariaat.[2]
2)    Ibnu Najim al-Mishry, salah satu ulama dari madzhab hanafiyah:
حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ
Artinya:
Menahan harta, dengan status kepemilikannya masih berada di bawah kepemilikan waqif, dan mensedekahkan manfaat dari harta tersebut.[3]
3)    Muhammad ash-Shawy, salah satu ulama’ dari madzhab malikiyyah:
جَعْلُ مَنْفَعَةٍ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ اَوْ غُلَّتِهِ عَلَي مُسْتَحِقِّهِ
Artinya:
Menyedekahkan manfaat dari harta (atau hasilnya) yang dimiliki dan menanggung upahnya kepada orang yang berhak.[4]
4)    Sholih al-Fauzan, salah satu ulama’ dari madzhab hanabilah:
تَحْبِيْسُ مَاِلٍك مُطْلَقِ الَّتَصُّرفِ مَاَلُهُ اَلْمُنْتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِ الْوَاقِفَةِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصَرِّفُ رِيْعَهُ إِلَى جِهَّةِ بِرٌّ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى
Artinya:
Menahan harta milik (sendiri) yang mempunyai manfaat, beserta tetapnya harta tersebut, dan memberikan hasilnya dijalan Allah subhanahu wata’ala.[5]
Dari paparan dan pendapat para sarjana muslim tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud wakaf adalah upaya seseorang untuk memberikan manfaat dari harta (asset) yang di milikinya pada hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat.
Dalam beberapa kesempatan kadang masyarakat rancu membedakan antara wakaf, hibah dan sedekah. Padahal antara ketiganya memang berbeda baik dari sisi kepemilikan harta setelah ataupun karakternya. Abdul Mannan menjelaskan, terdapat perbedaan antara wakaf, sedekah dan hibah. Dari tata transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dari pada sedekah. Yang membedakannya adalah dalam sedekah asset dan manfaatnya ditransfer keseluruhannya pada yang menerimanya. Sedangkan dalam wakaf, yang ditransfer hanyalah manfaatnya saja.
Sementara itu, perbedaan antara wakaf dengan hibah adalah, dalam hibah, asset dapat di pindahtangankan dari seoarang kepada orang lain. Sedang pada wakaf terdapat syarat penggunaan yang ditentukan oleh waqif. Dengan demikian, jelaslah bahwa wakaf bukanlah sedekah wajib yang harus diberikan pada 8 (delapan) mustahiq sebagaimana dalam zakat.[6]

DASAR HUKUM WAKAF

PENGERTIAN, DASAR HUKUM WAKAF, PEMBAGIAN HARTA WAKAF, DAN WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam telaah para ulama’, al-Qur’an dan hadits tidak mempunyai istilah khusus terkait wakaf. Akan tetapi secara subtantif, al-Qur’an dan hadits memperlihatkan nilai-nilai perbuatan sosial yang terkandung dalam sebuah kebajikan yang kemudian di sepakati oleh ulama’ sebagai wakaf.
a.       Al-Qur’an
لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوْا مِمّاَ تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ
Artinya:
tidaklah kalian akan mendapat kebajikan kecuali menafkahkan apa yang terbaik dari apa yang kalian miliki. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka seseungguhya Allah maha mengetahui (QS. Ali Imran: 92)
b.    Al-hadits
عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَي اللُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ اِبْنُ اَدَامَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاٍث صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ اَوْ وَلَدِ صَاِلٍح يَدْعُولَهُ.
Artinya:
apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak shaleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya.[7]
Kemudian hadits tentang Umar dimana ketika itu dia mendapat harta khaibar dan kemudian datang kepada Rasulullah dengan maksud menjadikan harta tersebut bermanfaat untuk kaum muslim. Maka Rasulullah kala itu menjawab; “Tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah manfaatnya”.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
Artinya:
 Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat hadiah tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya bagaimana menurut pendapat anda.” Rasulullah menjawab: “kalau anda mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata: “Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir miskin, kepada keluarga terdekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengrusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim).[8]
c.     Kebiasaan sahabat (atsar)
Sahabat Jabir radiyallahu ‘anhu meriwayatkan: “tidaklah aku ketahui seorang dari kalangan muhajirin dan anshor yang berharta kecuali pasti ia menisihkan hartanya untuk kebaikan. Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan”.[9]
d.    Ijma’ Ulama’
Adapun wakaf, maka para ulama telah membuat konklusi atasnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu’ah Fiqhiyyah al-Quwaytiyyah oleh Ibnu Qudamah.[10]
BACA JUGA  TERM-TERM MISKIN DI DALAM AL-QUR'AN

PEMBAGIAN HARTA WAKAF

PENGERTIAN, DASAR HUKUM WAKAF, PEMBAGIAN HARTA WAKAF, DAN WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Jenis harta wakaf adalah segala jenis aset wakaf ditinjau dari sifat geraknaya terbagi menjadi dua, wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Pada pembahasan ini akan diuraikan pendapat 4 madzhab mengenai jenis harta wakaf ditinjau dari sifat geraknya dan keabsahannya jika digunakan dalam akad wakaf.
a.       Madzhab Syafi’i
Imam Nawawi meriwayatkan, pernah terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabatnya tenang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Kesimpulan yang kemudian diambil adalah:
Barang siapa yang mebolehkan dinar dan dirham untuk disewakan, maka hukum mewakafkannya juga boleh. Dan barang siapa yang tidak memperbolehkannya, maka hukum mewakafkannya juga tidak boleh[11].
Namun demikian, dari kalangan syafiiyyah secara umum berpendapat bahwa harta wakaf itu haruslah yang kekal manfaatnya, baik itu barang bergerak ataupun barang tak bergerak.[12]
b.      Madzhab Hanafi
Pendapat asal madzhab Hanafi bahwa wakaf itu haruslah dengan benda tidak bergerak. Namun demikian, benda bergerak juga boleh diwakafkan asalakan memenuhi syarat sebagaimana berikut: Pertama, harta bergerak tersebut mengikuti benda tidak bergerak. Kedua, dibolehkan karena atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang untuk perang. Ketiga, benda bergeak tersebut mendatangkan kemanfaatan sebagaimana mushaf dan kitab-kitab.[13]
c.       Madzhab Maliki
Dari semua pendapat yang ada, pendapat madzhab inilah yang paling unik. Madzhab ini memperbolehkan wakaf benda bergerak ataupun tidak bergerak. Karena dalam pandangan madzhab ini, tidak ada syarat keabadian (ta’bid) dalam wakaf.[14]
Sedangakan wakaf ditinjau dari waktu (durasi)nya terbagi menjadi dua, yaitu wakaf berjangka (muaqqat) dan abadi (ta’bid).  Namun begitu dikalangan imam madzhab terdapat perbedaan pendapat terkait dengan durasi wakaf sebagai syarat sah harta wakaf, ada yang mensyaratkan harus ta’bid (abadi), namun ada juga yang tidak mensyaratkannya. Imam Hanafi dan Muhammad bin Hasan mensyaratkan bahwa syarat sah wakaf itu harus ta’bid (abadi). Sementara itu murid Imam Hanafi, Muhammad bin Yusuf dalam salah satu pendapatnya mengatakan tidak ada syarat ta’bid dalam harta wakaf. Karena itu, ketika wakaf itu sudah habis masanya, Muhammad bin Yusuf berpendapat bahwa harta tersebut kembali pada pemiliknya ataupun ahli warisnya.[15]
Sementara itu pendapat imam Syafi’i dan Imam Ahmad sebagaimana disebutkan dalam at-Tuhfah dan al-Mughni mensyaratkan adanya ta’bid (abadi) dalam wakaf. Sedangkan Imam Malik sebagaimana pendapat Muhammad bin Yusuf tidak mensyaratkan adanya ta’bid (abadi) tersebut.
WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
PENGERTIAN, DASAR HUKUM WAKAF, PEMBAGIAN HARTA WAKAF, DAN WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Semangat masyarakat muslim Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya, terkhusus wakaf sudah dimulai sebelum zaman kemerdekaan. Melihat semangat masyarakat serta menyadari peran strategis wakaf dalam perkembangan agama dan perekonomian, maka pemerintah membuat peraturan dan UU yang mengatur wakaf sesuai dengan kebutuhan zamannya.   Dibawah ini kami paparkan peraturan dan UU wakaf yang ada di Indonesia:
a.       Menurut PP nomor 28 tahun 1977
Menurut PP nomor 28 tahun 1977, dalam ketentuan umum, wakaf didefinisikan sebagai:
Perbuatan hukum seseorang  atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta kekayaan berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.[16]
b.      Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004
Sebagaimana pernah dikatakan oleh Syafi’i Antonio, bahwa periodisasi wakaf di Indonesia mengalami tiga tahapan. Tahapan tradisioanal, tahapan semi profesional dan tahapan profesional.
Pada tahapan traditional, pengelolaan wakaf masih bersifat insedantal dan belum terorganisir. Sementara untuk jenis harta yang diwakafkan pun cenderung harta yang sifatnya tidak bergerak. Peruntukannya pun juga masih sebatas dengan untuk rumah ibadah.
Pada tahapan semi tradisional, pengelolaan wakaf sudah mulai terorganisir. Pada tahapan ini oraganisasi-organisasi Islam mulai berperan aktif dalam pemberdayaan asset wakaf  yang dimiliki oleh mereka.
Kemudian pada puncaknya, wakaf dikelola secara professional sejak diundangkannya Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dimana wakaf diyakini mempunyai potensi ekonomi yang strategis bagi penanganan permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia.
Dalam UU wakaf nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah:
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya tau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.[17]
c.       Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Undang-undang ini mengatur tentang perubahan dari UU nomor 7 tahun  1989, dimana wakaf diartikan sebagai:
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang berbadan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[18]
Dari pemaparan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagaimana yang dimaksudkan oleh perundang-undangan Indonesia sudah menampung semua pendapat fiqh yang dipaparkan sebelumnya. Wakaf di Indonesia boleh berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak, dan (wakaf) boleh terikat dengan waktu tertentu sebagaimana yang pendapat madzhab Maliki ataupun sebagaimana pendapat madzhab Syafi’i dan hanabilah yang berpendapat bahwa wakaf haruslah untuk selamanya (ta’bid).


BACA JUGA  TERM-TERM MISKIN DI DALAM AL-QUR'AN

[1]Ahmad Syarbasyi, Mu’jam Iqtishad al-Islamy (Mesir: Dar Jayl, 1981),  hal. 483
[2]Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minjhaj (Maktabah Syamilahversi 3.48),  hal. 307 
[3] Ibnu Najim Al-Mishry, al-Bahru Raiq Syarh Kanzu al-Daqaiq (Maktabah SyamilahVersi 3.48), Jilid. 4,  hal.  249
[4] Ahmad ash-Shawy, Hasiyatu sh-Shawy ala Syarhi asy-Syaghir  (Maktabah Syamilah Versi 3.48 ), Jilid. 9  hal. 127
[5] Solih al-Fauzan, al-Mulakhos min al-Fiqhi (Maktabah SyamilahVersi 3.48 ), jilid. 2, hal. 199
[6]Abdul Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai,  (Depok: CIBER bekerja sama dengan PSTTI-UI 2001), hal. 30
[7] Abu Hasan Muslim, Shahih al-Muslim, (Maktabah Syamilah Versi 3.48), Jilid III,hal. 203.
[8]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhori, (Maktabah Syamilah Versi 3.48), Jilid. 9, hal. 263
[9]Tim Penerbit Mausuah Quwait,  Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah, (Quwait:  Wizaroh Auqaf al-Quwaitiyyah), Jilid:45, hal: 111
[10] Ibid
[11]An-Nawawi, al-Muhaddzab, (Maktabah Syamilahversi 3.48), Jilid: 1, hal. 440
[12]Tim Penyusun Fiqh Wakaf, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktotat Pemberdayaan Wakaf, DIRJEN BIMAS Islam DEPAG RI, 2007), hal. 32  
[13] Ibid., hal. 31-32
[14] Ibid., hal. 32-33
[15]Tim penerbit Fatwa al-Azhar, Fatawa al-Azhar (Mesir: Wizaroh al-Awqaf al-Mishriyyah), Jilid. 6, hal. 66
[16] Pasal 1 angka (1) PP no. 28 Tahun 1977
[17]Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 1
[18] Pasal 215 ayat 1
BACA JUGA  PEGERTIAN PRIMBON DAN SEJARAH PERHITUNGAN PRIMBON DALAM KALENDER JAWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *