PENGERTIAN, LANDASA FILOSOFIS PRILAKU KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

470 views

PENGERTIAN PERILAKU KONSUMEN

PENGERTIAN, LANDASA FILOSOFIS PRILAKU KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM
Dalam ekonomi Islam, konsumsi diartikan dengan kegiatan manusia dalam menggunakan komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah).
Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa secara umum konsumen adalah setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Akan tetapi pada hakekatnya konsumen mengandung pengertian yang sangat luas sebagaimana yang diungkapkan Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy, “Consumers by definition include us all” (secara definisi, kita semua adalah termasuk konsumen).
Menurut Muhammad Djakfar, konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam.[1]
Sebagaimana pula dalam Undang-Undang  Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang mendefinisikan konsumen telah memperoleh berbagai kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen sedangkan ia juga harus dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.[2]
Dari banyak definisi terdapat juga beberapa definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif. Definisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan definisi yang ada dalam ekonomi Islam.
Definisi konsumen yang akan dikemukakan di sini berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Para ahli ekonomi Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian. Oleh karena itu, pada kajian ekonomi islam konsumen didefinisikan sebagai setiap orang, kelompok, atau publik pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Dengan demikian dalam hal ini tidak ada bedanya antara pemakai akhir dengan pemakai medium. Para pakar ekonomi Islam juga tidak membedakan antara barang konsumsi, barang produksi, dan barang perantara sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen (al-mustahlik) yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis, atau dijadikan sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok.[3]
Sementara itu ketika konsumsi dan konsumen secara Islami telah dipahami, maka penting pula untuk memahami makna dari perilaku konsumen. Secara sederahana, perilaku konsumen merupakan tingkah laku dari konsumen itu sendiri, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Akan tetapi, Fokus dari perilaku konsumen dalam Islam adalah bagaimana setiap individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang telah tersedia untuk dikonsumsi dengan berdasarkan pada syariah Islam.

LANDASAN FILOSOFI PERILAKU KONSUMEN DALAM EKONOMI ISLAM

PENGERTIAN, LANDASA FILOSOFIS PRILAKU KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Pengaturan dalam kegiatan konsumsi yang diterapkan berdasarkan sistem ekonomi konvensional dari waktu ke waktu selalu menimbulkan persoalan yang datang silih berganti tanpa adanya pemecahan secara tuntas. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya penekanan yang berlebihan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan sehingga menyebabkan terkurasnya sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui dan menciptakan kerusakan yang mengancam kehidupan di bumi. Belum ditemukannya solusi yang tuntas, memberikan indikasi bahwa sistem ekonomi konvensional memang kurang mampu mewujudkan sejumlah tujuan tertentu seperti kesejahteraan bersama.
Islam menawarkan sistem lain, fitrah manusia yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah hak individu sebagai jiwa dan kekuatan hakiki yang menjadi pendorong untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan perekonomian mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mencurahkan tenaga, pikiran, ataupun kemampuan kecuali atas suatu sebab yang disukai dan bermanfaat bagi dirinya. Ini merupakan egoisme yang bersifat alamiah sebagai karunia Allah SWT. Untuk mewujudkan egoisme alamiah ini terjadi perbedaan antara sistem Islam dan sistem konvensional. Pokok dan prinsip Islam yang utama adalah memberikan kepada hak-hak individu secara keseluruhan, akan tetapi di lain pihak hak-hak tersebut terikat dalam suatu sistem ikatan moral.
Dalam bab ini penulis belum akan membahas perbedaan antara perilaku konsumen dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, tetapi akan mencoba menjelaskan landasan filosofis mengapa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional.
Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada hakekatnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya tentang dunia. Ketika manusia berpandangan bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya, maka mereka tidak akan bertanggung jawab atasnya kepada siapa pun dan akan bebas hidup sesukanya. Tujuan hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan maksimum dengan mengabaikan bagaimana hal itu diperoleh. Nafsu ingin memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dalam pandangan ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling rasional. Sebaliknya, jika manusia menyadari bahwa apa yang mereka miliki dan mereka peroleh itu adalah ciptaan Tuhan maka mereka akan bertanggung jawab dan tidak akan bebas berlaku sesukanya.
Pandangan Islam terhadap kehidupan dunia didasarkan pada tiga prinsip fundamental yakni tauhid, khilafah, dan keadilan.[4]Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai tujuan dan makna bagi alam semesta. Manusia sebagai salah satu bagian di dalamnya yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, serta kesadaran moral untuk hidup dalam kepatuhan dengan beribadah kepada Allah. Di sisi lain, manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan, segala sumber yang ada ditangannya adalah suatu amanah yang akan dituntut pertanggungjawabannya setelah masa kekhalifahan itu berakhir.
Dalam pertanggungjawaban kekhalifahan manusia, setidaknya ada empat landasan yang menjadi rujukannya. Landasan pertama adalah kehidupan manusia di dunia ada akhirnya. Kedua, pembalasan secara sempurna atas perbuatan manusia akan terjadi setelah hari akhir. Ketiga, bagi yang memperoleh surga dan jauh dari neraka merupakan kemenangan yang besar. Demikian sebaliknya landasan keempat, kehidupan dunia merupakan kesenangan yang menyesatkan.[5]Landasan-landasan tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. Ali ‘Imran ayat 185:
‘@ä. <§øÿtR èps)ͬ!#sŒ ÏNöqpRùQ$# 3 $yJ¯RÎ)ur šcöq©ùuqè? öNà2u‘qã_é& tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# ( `yJsù yy̓ôm㗠Ç`tã ͑$¨Y9$# Ÿ@Åz÷Šé&ur sp¨Yyfø9$# ô‰s)sù y—$sù 3 $tBur äo4quŠyÛø9$# !$u‹÷R‘$!$# žwÎ) ßì»tFtB ͑rãäóø9$# ÇÊÑÎÈ
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.[6]
Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya sistem ekonomi Islam menciptakan kesan yang beragam, sehingga menarik para sarjana ataupun filosof zaman dahulu untuk menciptakan sebuah pemikiran dalam rangka mengembangkan tatanan ekonomi yang mengacu pada konteks ketuhahan. Pemikiran-pemikiran tersebut telah menjadi pelopor bagi setiap individu saat ini untuk lebih mengembangkan praktek perekononomian mereka yang berada dalam koridor norma-norma syariah. Seperti halnya pemikiran Al-Ghazali yang terkait dengan konsumsi, berakar dari sebuah konsep maslahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Sebagaimana yang dikutip oleh Karim dalam bukunya, Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih (manfaat) maupun mafasid (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.[7]Selanjutnya, ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite yakni kebutuhan, kenyamanan, dan kemewahan. Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian.
Menurut Al-Ghazali, maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (maslahat fi al-dunya wa al-akhirat). Al-Ghazali memang memandang manusia sebagai maximizer dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama. Namun demikian, ia memperingatkan jika semangat untuk selalu ingin lebih itu menjurus pada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi maka hal tersebut pantas dikutuk.[8]
Sejalan dengan hal itu, Karim juga mengutip pandangan Al-Syatibi mengenai maqashid al-syariah. Dalam konsepnya, Al-Syatibi pun menegaskan bahwa syariah ingin setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan melalui aktivitas konsumsinya. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan tujuan yang telah menjadi kewajiban agama. Dengan tetap menjaga eksistensi mashalih dan mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara potensial dapat menimbulkan mafasid.[9]Oleh karena itu, problematika konsumsi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu bertindak pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.
BACA JUGA  FUNGSI PEMBIAYAAN



[1]Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Malang: UII Press, 2007), hal. 130.
[2]Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 4-8
[3]Muhammad dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hal. 131
[4]Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 30
[5]Ibid., hal. 31
[6]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 109
[7]Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran…, hal. 283
[8]Ibid., hal. 286
[9]Ibid., hal. 319

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *