PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3,076 views
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dalam bisnis jual beli online, biasanya penjual memasang gambar dalam situs website atau dalam media lainnya dengan menyertakan informasi kriteria barang tersebut serta harganya sehingga konsumen dapat melihat dan jika tertarik dengan barang tersebut, maka pembeli dapat menghubungi melalui nomor kontak yang dicantumkan dalam situs tersebut. Terkadang dalam transaksi jual beli online ini, pembeli harus membayar terlebih dahulu, kemudian barang yang dibeli dikirim ke pembeli. Sehingga jika barang sudah di tangan pembeli dan ternyata tidak sesuai seperti yang ada digambar atau kriteria, maka pembeli tidak dapat komplain dan terpaksa harus tetap diterima karena sudah terlanjur membayar.
Dalam bisnis jual beli online marak terjadi penipuan karena banyak pihak yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Maka dari itu bisnis jual beli online bisa berjalan dengan baik apabila si penjual benar-benar jujur dalam menjual barang yang akan dijualnya. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli online, penjual dan pembeli akan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.
Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat kecurangan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.
Mengenai perilaku periklanan telah diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut:
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
a.    Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
b.    Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
c.    Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
d.    Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
e.    Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
f.     Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan
Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.
Sering terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi melalui internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam website yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha. Konsumen di Indonesia jarang melakukan tindakan pengaduan atas kerugian yang dialaminya, karena konsumen belum banyak yang mengetahui akan haknya sebagai konsumen. Konsumen dapat mengadukan kepada pihak yang berwenang dengan menyebutkan bahwa pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
Pada pasal 4 poin e dan h Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Ketika pembeli telah menerima barang yang dipesan dan ternyata tidak sesuai, seharusnya mendapat perlindungan hukum atau mendapat ganti rugi yang sesuai dengan kecacatan atau ketidaksesuaian barang tersebut. Seperti dijelaskan pada pasal 19 UUPK yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di atas dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Apabila terjadi transaksi jual beli online, dan pelaku usaha menjanjikan akan mengirim barang yang dipesan jika pembeli mentransfer uang terlebih dahulu. Ketika pembeli sudah mentransfer uang dan ternyata barang tidak dikirim, maka pembeli dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dalih seperti yang dijelaskan pada undang-undang pasal 17 yaitu pelaku usaha telah mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Dalam hal tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga orang yang melakukan tindak penipuan maka dikenakan pasal 378 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *