SOSIALISASI GENDER DALAM KELOMPOK SEKUNDER

404 views
SOSIALISASI GENDER DALAM KELOMPOK SEKUNDER
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kelompok sekunder, seperti kelompok sport atau komunitas tempat kerja atau organisasi formal adalah tempat di mana terjadi proses sosialisasi sekunder. Hal ini melekat pula secara terpola sosialisasi gender yang membedakan antara peran laki-laki dan peran perempuan.
Pada kelompok sport misalnya, telah terpola di dalam masyarakat bahwa kelompok olahraga untuk laki-laki cenderung dibedakan dengan kelompok olahraga untuk perempuan, misalnya kelompok olahraga sepak bola mayoritas diminati kaum pria; sedangkan kelompok olahraga seperti senam lebih banyak diminati kaum perempuan.
Kondisi ini tidak berbeda dengan kondisi di negara Dunia Ketiga, Ratna Saptari di dalam bukunya Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial (1997: 368) menengarai adanya segregasi kerja atas dasar jenis kelamin yang cukup ketat. Laki-laki umumnya menempati jenis pekerjaan yang lebih stabil bergaji lebih tinggi, yang memungkinkan naik jenjang dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang “terampil”. Sebaliknya, kaum perempuan menempati pekerjaan yang kurang stabil, bergaji/upah lebih rendah tidak ada kemungkinan naik jenjang dan dikategorikan pekerjaan “tidak terampil”. Mengapa upah/gaji perempuan lebih rendah karena keterampilannya juga dipandang lebih rendah. Keterampilan ini dikaitkan dengan pendidikan yang rendah dan kemampuan teknis yang rendah dalam mengoperasikan mesin atau teknologi.
SOSIALISASI GENDER DALAM KELOMPOK SEKUNDER
Artinya, perempuan terserap kepada pasar tenaga kerja sekunder. Walby (dalam Stri, Vol 1, 2002:114) menyatakan 5 karakteristik penyebab perempuan terserap dalam pasar tenaga kerja sekunder adalah pertama, kemampuan kerja perempuan dinilai rendah. Kedua, secara sosial perempuan berbeda dengan laki-laki. Ketiga, perempuan memiliki komitmen rendah dalam peningkatan karir karena orientasi dan tanggung jawab mereka lebih terfokus pada pekerjaan domestik. Keempat, mereka dinilai sebagai makhluk yang tidak terlalu ambisi dalam mendapatkan upah tinggi. Kelima, solidaritasnya rendah.
Kondisi di Indonesia sebagai bagian dari negara dunia ketiga tidak jauh berbeda dengan karakteristik tersebut, jenis pekerjaan yang diduduki oleh kaum perempuan masih seputar pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Termasuk variasi jenis pekerjaan, seperti pramuniaga, pramuwisma, pramusaji, dan pekerjaan lain yang bersifat melayani atau merawat. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan di pabrik? Ratna Saptari juga memaparkan kondisi riil pada pabrik ban di Tangerang, awalnya banyak pekerjaan ditangani kaum laki-laki. Akan tetapi, ketika buruh laki-laki merasa tidak puas dengan tingkat upah yang diterima dan termasuk kondisi kerja lainnya, mereka mulai digantikan oleh kaum perempuan, demikian pula dengan pekerjaan di pabrik rokok, seperti melinting rokok, banyak ditangani kaum perempuan.
Ikhwal jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan Ratna Saptari (1997: 369) menyebutnya sebagai bagian dari proses deskilling yang secara harfiah berarti pengurangan keterampilan. Konsep ini dikaitkan dengan kemampuan menggunakan teknologi dalam proses produksi dalam pabrik (konsep yang dikaitkan dengan perkembangan industrialisasi dan kapitalisme). Nampak bahwa, konsep terampil dan tidak terampil merupakan konstruksi sosial yang melekat pada masyarakat dan hal ini tersosialisasi pada komunitas yang satu ke komunitas yang lain.
SOSIALISASI GENDER DALAM KELOMPOK SEKUNDER
Pada kelompok sekunder seperti dalam organisasi pun, konstruksi sosial atas perbedaan gender ini masih tetap melekat. Di dalam organisasi profit atau nonprofit kedudukan ketua mayoritas diduduki oleh kaum laki-laki, perempuan biasanya diberi porsi sekretaris itu pun kalau organisasinya relatif kecil, apabila organisasinya besar maka kaum laki-laki masih menempati posisi sekretaris. Perempuan juga biasa ditempatkan pada posisi bendahara layaknya sebagai bookkeeper. Terminologi ini digunakan oleh Blood dan Wolfe (1960: 52) bahwa di dalam rumah tangga yang dimaksud dengan perempuan/istri bertugas sebagai bookkeeper karena partnernya (suami) adalah bossnya. Pengertian bookkeeper di sini menunjukkan tidak ada kekuasaan besar yang dimiliki posisi ini, tugasnya hanya mencatat keluar masuknya uang, kekuasaan yang besar dimiliki oleh boss yang dapat memutuskan seberapa besar keluarnya uang dan bagaimana pemasukan uang.
Bahkan di Indonesia, organisasi sosial kemasyarakatan atau partai politik biasanya mempunyai bidang keperempuanan tersendiri, misalnya bidang pemberdayaan perempuan, biasanya ketua bidangnya perempuan atau ada organisasi sayap yang khusus untuk perempuan sebagai contoh beberapa partai politik, seperti Partai Persatuan Pembangunan memiliki organisasi perempuan Wanita Persatuan Indonesia, Partai Golongan Karya memiliki organisasi Wanita Karya, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki organisasi sayap Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, serta Perempuan Amanat Nasional (PUAN) adalah organisasi sayap dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki bidang pemberdayaan perempuan. Demikian pula, dengan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai organisasi perempuan yang bernama Fatayat dan Muslimat sedangkan Muhammadiyah mempunyai organisasi perempuan, seperti Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah (NA).
SOSIALISASI GENDER DALAM KELOMPOK SEKUNDER
Belum lagi negara yang turut mengkonstruksi dan melembagakan pandangan yang sudah terpola dalam masyarakat membuat perbedaan peran gender melahirkan stereotype pada perempuan, misalnya era Orde Baru pemerintah membentuk gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan ini berawal dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan melibatkan partisipasi perempuan dan menggali potensi perempuan. Kemudian gerakan ini ditingkatkan menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan lebih luas lagi yaitu menyangkut peningkatan kesejahteraan di pelbagai segi kehidupan keluarga artinya tidak hanya mendidik dan meningkatkan pengetahuan perempuan saja tetapi membina dan membangun keluarga di bidang spiritual dan materiil/fisik dengan meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, serta lingkungan hidup. Namun, selama kurun waktu 32 tahun gerakan program ini walaupun pada beberapa hal menghasilkan luaran berupa peningkatan pengetahuan atau keterampilan kaum perempuan atau ibu, tetapi menuai kritik karena gerakan ini tetap saja menempatkan perempuan di sektor domestik bahkan menguatkan posisi perempuan di dalam female world yang berbeda dengan male world.
Sejak reformasi dan setelah disahkannya GBHN 1999 oleh MPR dan merebaknya spirit otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu gerakan yang tidak hanya melibatkan partisipasi perempuan namun juga partisipasi laki-laki dalam usaha mewujudkan keluarga sejahtera, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Akan tetapi, begitu lamanya gerakan PKK terpola dengan format lama maka PKK era reformasi ini tidak dapat menunjukkan perubahan format barunya.

Hal ini menggambarkan bahwa female world itu tetap ada dan berbeda dengan male world, yaitu ranah yang “tidak dapat dimasuki” oleh perempuan. Dapat diambil benang merah bahwa di ranah publik sosialisasi atas perbedaan gender masih terus berjalan sehingga pola perbedaan gender ini seolah-olah menjadi lazim dan seharusnya memang begitu. Apabila ada peran yang tidak sama atau tidak sesuai dengan pola yang ada dalam masyarakat hal ini dianggap “menyimpang” atau “tidak lazim.”  Sosialisasi perbedaan peran gender ini berlangsung terus dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga terinstitusionalisasi dan bahkan terinternalisasi dalam masyarakat sepanjang masa, kalaupun ada pergeseran atau perubahan masih bertahap dan perlahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *