STANDAR KINERJA KARYAWAN

187 views
STANDAR KINERJA KARYAWAN
Standar kinerja adalah ukuran tingkat kinerja yang diharapkan tercapai dan dinyatakan dalam suatu pernyataan kuantitatif penetapan standar kinerja dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15), “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Pekerjaan dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan15 dan telah diperbaharui pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 66Undang-Undang Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004, menjadi legitimasi tersendiri bagi keberadaan outsourcing di Indonesia. Artinya, secara legal formal, sistem kerja outsourcing memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan. Keadaan demikian yang membuat pengusaha menerapkan sistem ini. Untuk itulah diperlukan manajemen kerja dengan mengukur pekerjaan seseorang, sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya, tidak keluar dari batas kebenaran orang lain, serta dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, disebutkan dalam firman Allah SWT, surat al-Qiyamah ayat 36,
Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”.
Menurut taufiq dijelaskan pula bahwa dalam kita akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Hal ini dapat dilihat pada surat al-An’aam ayat 152.
Artinya:“…..kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupanya….”
STANDAR KINERJA - STANDAR KINERJA KARYAWAN
Pemahaman ayat diatas adalah perusahaan atau organisasi tidak akan memberikan pekerjaan yang melampaui batas dari karyawanya sehingga diperlukan analisis yang bertujuan untuk mengukur waktu standart pekerjaan tersebut.18 Sehingga dapat dipahami bahwa Kinerja adalah keberhasilan personil atau tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. keberhasilan pencapaian sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukuranya dan ditentukan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran tersebut.
Sasaran strategik beserta ukuranya kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personil,tim, atau unit organisasi.19 keputusan manajemen, pendapat para ahli, atau atas dasar pengalaman dari pekerjaan yang sama tahun-tahunsebelumnya. cara yang sering digunakan adalah dengan metode DELPHI, yaitu menanyakan kepada pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang yang dimaksud dan dikuasaI.
Penetapan standar kinerja hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: identifikasi pelanggan yang jelas, identifikasi stakeholder yang jelas, hasil survey periodik mengenai macam dan mutu pelayanan yang diinginkan pelanggan, telah tersedianya fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses pelanggan, adanya ketetapan mengenai jangka waktu maksimum pelayanan (situasi normal), dan usaha memperbaiki kemampuan “garis depan ”(front line).
Persyaratan kinerja yang baik yaitu: dapat dicapai (attainable) dalam kondisi yang ada; ekonomis; mudah diterapkan (applicable); terukur (measurable) dan presisi; stabil dalam kurun waktu yang cukup lama; dapat diadaptasi dalam berbagai keadaan; legitimasi, didukung ketentuan atau peraturan yang berlaku; dapat diterima sebagai ukuran pembanding oleh pihak-pihak yang terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *