TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM RUMAH SAKIT

1,386 views
TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM RUMAH SAKIT

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Rumah sakit adalah instutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.( Undang-Undang No. 44 tahun 2009) Pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dimaksud adalah, sebagai berikut:
1.    Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap (Jauhari, 2005: 32).
2.    Pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (Asmuni, Suarni, 2008: 26).Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan. Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan.
3.    Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya . Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama Unit Gawat Darurat. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, keberadaan unit gawat darurat (UGD) tersebut dapat beraneka macam, namun yang lazim ditemukan adalah yang tergabung dalam rumah sakit (Asmuni, Suarni, 2008: 20).
Hak rumah sakit adalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki rumah sakit untuk mendapatkan atau memutuskan untuk membuat sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 yaitu: Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
1.    Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
2.    Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.    Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
4.    Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5.    Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
6.    Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
7.    Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8.    Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.
Rumah sakit berhak atas segala sesuatu yang berhak didapatkan dan diperolehnya. Imbalan jasa merupakan balasan jasa yang diberikan pihak pasien sebagai konsumen yang merupakan kewajiban pasien. Imbalan jasa yang diberikan dapat menjadi sebagai pendorong semangat untuk bekerja bagi para tenaga medis dan meningkatkan kinerja perawat. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan, faktor psikologi terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian dan motovasi, sedangkan faktor organis berefek tidak langsung terhadap perlaku. dan kinerja individu yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan dan struktur (Ikhsan, Arfan, 2010:16).
Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (Ikhsan, Arfan, 2010:2). Tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit adalah sebagai berikut:
1.    Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
2.    Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia dirumah sakit;
3.    Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
4.    Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.
Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, fan rehabilatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:
1.    Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2.    Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3.    Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
BACA JUGA  KEMAMPUAN GRAMATIK

4.    Penyelenggaraan peneletian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Ikhsan, Arfan, 2010:2). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *